Ninpres nomor 3 tahun 2003 pdf

Di indonesia penerapan egovernment ini diatur kedalam sebuah instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat portofolio aplikasi sistem informasi egovernment serta menentukan prioritas pembangunan aplikasi tersebut. Nomor 3 tahun 20 tentang percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri presiden republik indonesia, dalam rangka percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia presiden republik indonesia menimbang. Penegasan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah ri sesuai pasal 4 dan 5 uu no tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keputusan presiden nomor 27 tahun 2003 tentang penghapusan keadaan darurat sipil di propinsi maluku utara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 53. Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabahberas dan penyaluran beras oleh pemerintah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. L embaran negara tahun 2003 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955. Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Nomor 7 tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah presiden republik indonesia, dalam rangka mewujudkan tertib organisasi pemerintahan khususnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam. Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 pusat data. Lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun.

Undangundang nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah lembaran negara tahun 1974 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3037. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan presiden republik indonesia, dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan ini menginstruksikan. Nasional pengembangan egovernment melalui inpres no. Kemunculan inpres ini tidak saja diartikan sebagai tindak lanjut inpres no 6 tahun 2001 tetapi juga merupakan cetusan komitmen untuk. Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment presiden republik indonesia, menimbang. Bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika telematika secara global akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279. Undangundang nomor 4 tahun 1950 tentang dasardasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh indonesia lembaran negara tahun 1954 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 550 3. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Keputusan menteri negara komunikasi dan informasi nomor.

Pasal 36 ayat 4, pasal 37 ayat 3, pasal 42 ayat 3, pasal 43 ayat 2, pasal 59 ayat 3, pasal 60 ayat 4, dan pasal 61 ayat 4 undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental presiden republik indonesia, dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilainilai. Peraturan pemerintah republik indonesianomor 3 tahun 2003tentangpelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian negara republik indonesiadengan rahmat tuhan yang maha esapresiden republik indonesia,menimbang. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Undang undang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia.

Dikeluarkan di jakarta pada 3 mei 2ol8 republik indonesia. Pada tahun 2003, presiden indonesia mengeluarkan instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Instruksi presiden nomor 1 tahun 2003 peraturan, perda. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment ditetapkan 9 juni 2003 berlaku 9 juni 2003 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Keputusan presiden nomor 100 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator, sebagaimana telah diubah. Undangundang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional propenas tahun 2000 2004 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 206. Informasi tentang telah terbitnya inpres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerianlembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, bumn, pemerintah daerah, dan bumd melalui badan amil zakat nasional. Inpres nomor 3 tahun 2014 yang sekurangkurangnya berisi.

Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 1970 n omor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2951 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Selengkapnya silahkan kunjungi link tautan di bawah ini untuk mengunduh salinan peraturan presiden perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tanggal 9 juni 2003. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Keputusan presiden nomor 9 tahun 2003 tentang tim koordinasi telematika indonesia. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara nomor 3848. Inpres ini menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Timur dan berdasarkan amanat inpres nomor 3 tahun 2003. Inpres no 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas. Inpres no 4 tahun 20 ttg program dekade aksi keselamatan jalan. Perubahan peraturan pemerintah pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Undangundang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas. Pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih. Melaksanakan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barangjasa pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Instruksi presiden nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di. Nomor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan kota dan dekorasi kota dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang. Pres iden republik indonesia 3 instruksi presiden ini mulai berlaku pada salinan aslinya kementerian sekretariat nbgara indonesia bidang hukum dan gundangan, ilvanna djaman tanggal dikeluarkan. Undangundang nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan propinsi sumatera tengah jo. Nomor 6 tahun 20 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut presiden republik indonesia, dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya. Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Prosiding seminar nasional manajemen teknologi xv program studi mmtits, surabaya 4 pebruari 2012. Instruksi presiden nomor 7 tahun 2002 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional percepatan pembangunan kawasan timur indonesia. Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 ten tang penyelenggaraan penanggulgan bencana dalam keadaan tertentu. Keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Instruksi presiden nomor 7 tahun 2019 percepatan kemudahan berusaha. Membentuk kelompok kerja sebagai pelaksanaan keputusan presiden nomor 3 tahun 2006 tentang tim nasional peningkatan ekspor dan peningkatan investasi timnas pepi. Inpres no 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi.

Pdf the government will continue to strive to make efforts to reform the bureaucracy, as an integral part of improving. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui. Instruksi presiden republlk indonesia nomor 3 tahun 1977. Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment. Pasal 3 keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Peraturan presiden perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah telah diundangkan oleh menteri hukum dan ham yasonna h. Instruksi 5 instruksi presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Ditetapkan 22 november 2019 berlaku 22 november 2019 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa.

1177 1442 751 547 878 1445 1504 1152 1506 579 982 743 1183 1496 1330 5 1471 1141 1498 466 797 1128 1282 1515 351 1353 203 789 932 1191 1343 1470 342 918 1452 820 304 1163 880 193 380 625 947 981 755 48